AHL HAL WA AL AQD

PENDAHULUAN
Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam dihadapkan kepada suatu krisis konstitusional, di mana Rasulullah SAW tidak menunjuk penggantinya secara langsung dan transparan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pula membentuk suatu majlis untuk menangani hal itu. Namun demikian, Rasulullah SAW mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah sebagai prinsip dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, masalah pergantian kepemimpinan dalam Islam diserahkan kepada kaum muslim untuk dimusyawarahkan siapa yang layak atau patut menduduki posisi pimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Prinsip musyawarah ini pada hakikatnya diterapkan pada setiap kali terjadi pergantian pimpinan dalam masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun, meski dengan versi yang beragam.

Adapun yang dimaksud dengan musyawarah dalam politik Islam adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah – masalah hokum dan pembuatan keputusan politik. Akan tetapi musyawarah tidak mungkin dilaksanakan oleh seluruh rakyat, maka musyawarah dilaksanakan antar kelompok yang benar – benar mewakili rakyat yang dapat dipercaya dan merasa tenang dari keputusan mereka. Mereka itu tidak lain melainkan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd (Dewan Perwakilan Rakyat). Metode ini sekarang dinamakan dengan “Politik Kekuasaan Rakyat:.
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemimpin tidak boleh meninggalkan Musyawarah, sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu. Bahkan para ulama sepakat bahwa musyawarah diperintahkan dalam Al Qur’an dan menjadikannya sebagai salah satu unsur pijakan Negara Islam. Bahkan jadi sistem hukum, musyawarah lebih dari sekedar unsur pelaksanaannya. Ia diciptakan sebagai kaidah pertama.
Oleh sebab itu kami ingin mengungkap dengan sekuat kemampuan kami tentang Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd yang pada masa sekarang dinegara kita lebih popular dengan DPR atau MPR atau mungkin DPD, sedangkan dikalangan kaum intelektual disebut Dewan Presedium Mahasiswa ( DPM ). Dalam makalah ini kami membatasi pada pembahasan tentang :
1. Tinjauan umum tentang Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
2. Syarat – Syarat Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
3. Anggota – anggota Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
4. Tugas dan wewenang Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
5. Cara pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
6. Pentingnya Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd

PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Ahl Al Hall Wal Al ‘Aqd
Ahl al-hall wal al-‘aqd ada dalam system pemerintahan Islam dikarenakan adanya suatu perintah dalam Al Qur’an untuk bermusyawarah. Musyawarah tersebut menurut para Ahli merupakan salah satu sistem hukum dalam Islam dan juga metode hidup dalam pemerintahan. Demikian juga dalam Negara terdapat rakyat, yang oleh Abu A’la al Maududi sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, mempunyai beberapa hak, antara lain :
1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.
4. terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.
Istilah Ahl al-hall wal al-‘aqd ada juga karena penafsiran para ulama’ tentang Ulil Amri ketika mereka membahas surat an-Nisa ayat 59 :

                              
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Secara harfiah, Ahl al-hall wal al-‘aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian Ahl al-hall wal al-‘aqd Sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).dengan kata lain, Ahl al-hall wal al-‘aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.
Dalam Ensiklopedi dijelaskan mereka adalah orang berkompeten untuk melepaskan dan mengikat. Dalam istilah fiqih menjelaskan bahwa majelis syura sama dengan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd yakni lembaga yang terdiri atas para ahli yang mengemukakan pendapat tentang suatu masalah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Abdur Rahman Abdul Khaliq (pakar politik Islam kontemporer mesir).
Al mawardi menyebutkan Ahl al-hall wal al-‘aqd dengan ahl al-ikhtiyar, karena merekalah yang memilih khalifah. Al-Razi menyamakan pengertian antara ahl al-hall wa al-‘aqd dan ulil amri yaitu para pemimpin dan para ahli yang memikirkan kepentingan umat.
Sedangkan Ibn Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-syuura atau ahl al-ijtima’ atau Asy Syaukah. Ibnu Taimiyah berkata “Ulil Amri adalah orang – orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu ulil amri ada dua macam yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun jika mereka rusak, pasti manusia kan rusak pula”.
Sementara itu menurut Rasyid Ridla bahwa ulil amri adalah Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd atau Dewan Perwakilan rakyat yang terdiri dari para ulama dan para pemimpin atau tokoh masyarakat yang dipercaya rakyat dalam segala keputusan yang mereka buat dan tetapkan lewat musyawarah dari peraturan – peraturan sipil, peradilan dan politik.
Selanjutnya Rasyid Ridla juga berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata, “Demikianlah, dikalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan didalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah – masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah – masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut dengan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd didalam Islam. Pengangkatan kholifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka inilah yang memilihnya serta membai’atnya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya”.
Demikian juga dengan al-Baghdadi menamakan mereka dengan “kelompok anggota masyarakat yang mewakili umat ( rakyat ) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun ahl al-syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan ummat .
Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.
Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl al-syura. Pada masa Khalifah yang Empat, khususnya pada masa ‘Umar istilah ini mengacu kapada pengertian beberapa sahabat senior yang yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negata dan memilih pengganti kepala negara.
B. Syarat – Syarat Ahl Al Hall Wal Al Aqd
Al mawardi menyebut Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd harus memenuhi tiga syarat, antara lain :
1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya.
2. Memiliki pengetahuan tentang orang berhak menjadi imam dan persyaratan – persyaratannya.
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling mampu tentang kebijakan – kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.
Al Farra berpendapat: Ahli Ikhtiyar harus memliki tiga syarat berikut :
1. Adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dpat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan.
3. Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan alhi manajemen yang dpat memilih siapa yang lebih pant6as untuk memegang tongkat kepemimpinan.
Ungkapan Al Mawardi dan Al Farra tersebut sangat mirip.
Selain itu syarat yang harus dipenuhi adalah sperti syarat dalam hal – hal yang lain seperti, baligh, merdeka, laki – laki dan beragama Islam. Akan tetapi untuk syarat laki – laki dan beragama Islam terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ulama salaf berpendapat bahwa wanita dan kafir dzimmi tidak boleh menjadi anggota majelis syura. Sedangkan ulama fikih kontemporer seperti Fu’ad Abdul Mun’im Ahmad (pakar politik Islam kontemporer Mesir) memperbolehkan dengan batasan batasan tertentu yang tidak melanggar syari’at hukum.
C. Anggota Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
Pada zaman Rasulullah saw, para ahli musyawarah tersebut terdiri dari para sahabat utama, antara lain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, zubair bin Awwan, Thalhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqash, Abu Ubaidillah, Said bin Al Ash. Mereka inilah yang diajak musyawarah oleh Rasulullah saw dalam urusan ummat.
Dimasa Khalifah Abu Bakar Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd terdiri dari Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Abdurrahman Ibn Auf, Mu’adz Ibn Jabal, Ubai Ibn Kaab dan Zaid Ibnu Tsabit. Sedangkan Umar bin Khattab pada masa akhir pemerintahannya membentuk tim formatur untuk memilih khalifah penggantinya yang anggotanya terdiri dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqas dan Abdur Rahman bin Auf. Serta putranya Abdullah bin Umar yang hanya punya hak memilih.
Berangkat dari praktek yang dilakukan al-Khulafa’ al-Rasyidun inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang siapa Ahl al-hall wal al-‘aqd yang antara lain :
1. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridlo berpendapat, mereka adalah adalah pemuka masyarakat, para ulama’, petani, buruh, wartawan dan kalangan profesi lainnya. Serta angkatan bersenjata.
2. Ibnu Taimiyah berpendapat Asy Syaukah terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat dimasyarakat.
3. Imam Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah ulama, para kepala Negara, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Dengan demikian para anggota Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd dapat terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal.
D. Tugas dan Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
Dalam muqaddimah Ibnu Khaldun tertulis “jika imamah wajib berdasarkan ijma’ ulama, maka hal – hal itu merupakan fardlu kifayah, dan mengenai itu diserahkan pada ikhtiar pemuka – pemuka muslim yang berkopenten. Adalah kewajiban mereka mewujudkan institusi imamah, dan kewajiban setiap orang taat kepada pemimpin. Dengan demikian menurut Ibnu Khaldun bahwa kewajiban Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd bermusyawarah tentang urusan – urusan kemaslahatan umat. Karena memang urusan kemaslahatan umat diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk berihktiar sendiri.
Al Mawardi Menerangkan bahwa tugas Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd disamping memilih khalifah dan membai’atnya juga mempunyai tugas juga bermusyawarah tentang masalah umat. Dalam hal ini, al-Mawardi menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh Ahl al-hall wal al-‘aqd. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.
Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (bai’ah) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang beberapa jumlah Ahl al-hall wal al-‘aqd yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumhur Ahl al-hall wal al-‘aqd. Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang dibay’ah secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Saqifah Bani Sa’idah. Pendapat lain mengatakan cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota Ahl al-hall wal al-‘aqd. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar, sebelum dibai’ah, ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu’Umar ibn al-Khattab, Abu ‘Ubaidah ibn al-jarrah, Asid ibn Hudhair, Basyr ibn sa’d dan Salim mawla Abi Hudzaifah. Merekalah yang mula-mula melakukan bay’ah kepada Abu Bakar dan diikuti oleh umat Islam lainnya. Demikian pula dalam pemilihan ‘Usman ibn ‘Affan melalui musyawarah enam sahabat senior. Pendapat ini, menurut al-Mawardi adalah pendapat ulama fiqh dan mutakallimun dari Bashrah. Sementara ulama Kufah betpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota Ahl al-hall wal al-‘aqd. Mereka menganalogikannya dengan dangan akad nikah dengan seorang wali dan dihadiri dua orang saksi. Sedangkan pendapat lain mengatakan cukup seorang Ahl al-hall wal al-‘aqd saja yang melakukan bay’ah terhadap kepala negara, sebagaimana ‘Abbas melakukan bay’ah terhadap ‘Ali untuk menggantikan Khalifah ‘Usman ibn ‘Affan.
Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiah menolak pengangkatan kepala negara oleh Ahl al-hall wal al-‘aqd ini. Menurutnya, dalam prakteknya pada pasca lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh khalifah. Akibatnya, Ahl al-hall wal al-‘aqd tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara. Ahl al-hall wal al-‘aqd tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin ia menjadi wakil rakyat kalau kalau yang menentukan keberedaannya adalah kepala negara. Menurut Ibn Taimiah, istilah Ahl al-hall wal al-‘aqd tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi popoler hanya setelah Bani Abbas berkuasa. Ibn Taimiah bahkan meragukan bahwa konsep Ahl al-hall wal al-‘aqd akan mengarah kepada terbentuknya lembaga kependetaan dalam agama Islam Syi’ah. Konsekwensi lebih jauh, doktrin ini akan menghilangkan hak rakyat untuk memilih.
Sebagai alternatif, Ibn Taimiah mengembangkan konsep al- shaukah dalam teori polotiknya. Menurutnya Ahl al-Shaukah adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat dimasyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan meraka menjadi “kata putus” bagi masyarakat tersebut.
Merekalah yang memilih kepala Negara. Ibn Taimiah mencontohkan hal ini pada pemilihan Khalifah Abu Bakar dan ‘Umar. Menurutnya, Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena bai’ah ‘Umar dan ‘Umar menjadi khalifah bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan ( Ahl al-Syaukah ) dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Abu Bakar dan ‘Umar, mereka berdua tidak mungkin tidak dapat menjadi kepala negara.
Berdasarkan pandangan ini, Ibn Taimiah menolak keabsahan kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh segelintir orang saja, seperti yang diteorikan al-Mawardi di atas. Hal ini dapat menjurus kepada pembenaran kepala negara yang mencapai kekuasaan dengan cara-cara paksa dan ilegal. Dari pandangan Ibn Taimiah dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya ia tidak menolak substansi Ahl al-hall wal al-‘aqd. Yang ditolaknya adalah keberadaannya dalam sejarah Islam yanbg hanya menjadi alat penguasa. Para anggota Ahl al-hall wal al-‘aqd pada masa Bani Umaiyah dan Bani Abbas tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Karenanya Ibn Taimiah menginginkan peranan Ahl al-hall wal al-‘aqd yang lebih luas dan mencerminkan refresentasi kehendak rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepala negara dan menyalurkan aspirasinya kepada Ahl al-hall wal al-‘aqd, yang pada teori Ibn Taimiyah disebut dengan Ahl al- syaukah.
Dari uraian para ulama tentang Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd ini tampak hal – hal sebagai berikut :
1. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai’at imam
2. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd mempunyai wewenang membuat undang – undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal – hal yang tidak diatur tegas oleh Al Qur’an dan Hadith.
4. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
5. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd mengawasi jalannya pemerintahan,
Wewenang tersebut hampir mirip dengan MPR, DPR dan DPA di Indonesial sebelum amendemen UUD 45.
E. Cara Pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
Berdasarkan praktek Khulafaur Rasyidin maka pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd terdapat bebarapa cara antara lain :
1. Pemilihan anggota ahl al-hall al-‘aqd melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk menjadi anggota ahl al-hall al-‘aqd.
2. Disamping itu, ada juga anggota ahl al-hall al-‘aqd yang diangkat oleh kepala Negara.
3. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota ahl al-hall al-‘aqd sesuai dengan pilihannya.
Diantara ketiga cara demikian, cara yang ketiga yang dapat diterapakan pada masa modern ini, kerana semakin banyaknya penduduk didalam suatu negeri yang tidak mungkin menjadi ahl al-hall al-‘aqd semua. Sementara cara yang kedua tidak kondusif dimasa sekarang dan bagi independensi anggota ahl al-hall al-‘aqd, karena ia diangkat oleh kepala negara. Dengan demikian posisinya tersubordinasi oleh kepala Negara. Sedangkan cara pertama adalah yang terbaik karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, tetapi tidak mungkin dipraktekkan pada masa sekarang.
F. Pentingnya Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd
Dalam sejarah islam, secara pasti tidak diketahui siapa yang mengemukakan istilah Ahl al-hall wal al-‘aqd, Tetapi menurut sebagaian ulama fiqih siyasah, orang pertama yang mempopulerkan istilah tersebut adalam Imam Mawardi. Pembentukan lembaga Ahl al-hall wal al-‘aqd dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan memaslahatan umat islam.
Lebih lanjut para ahli siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis syura ini, yaitu :
1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapattentang masalah menegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok mesyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dan pembentukan perundang-undangan.
2. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawarah, dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban amal ma’ruf nahiy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyata.
5. Kewajiban ta’at kepada ulul Amri (Peminpin umat) baru mengikat apabila peminpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah .
6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah.
Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap Islam, pemikiran tentang ahl al-hall al-‘aqd juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang ahl al-hall al-‘aqd ini dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang sekarang ini.
Penutup
Dari uraian tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :
1. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.
2. Syarat – Syarat Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd antara lain adalah adil, mempunyai pengetahuan luan dan ahli manajemen.
3. Anggota – anggota Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd antara lain adalah semua lapisan masyarakat yang dianggap mampu dalam menyampaikan aspirasi rakyat, dan juga mereka terhormat dalam masyarakat.
4. Tugas dan wewenang Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd antara lain adalah menyampaikan aspirasi rakyat dan jugga memilih dan memberhentikan penguasa
5. Cara pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd dapat melalui tiga cara, antara lain dipilih langsung dalam realita hidup sehari – hari, diangkat oleh penguasa dan juga dapat melalui pemilu.
6. Ahl Al-Hall Wa Al ‘Aqd sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena dalam Negara pada hakekatnya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Tetapi rakyat tidak mungkin berkumpul semua, maka mereka membentuk perwakilannya dalam menyampaikan aspirasinya.
Demikianlah makalah yang kami buat, dan kami sadar terdapat banyak kekurangan dlam makalah ini, karena memang kurang itu sifat yang tak dapat lepas dari manusia. Untuk itu kritik dam masukan sangat kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini.

Daftar Pustaka
A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
Al Farra, Al Qadli Abu Ya’la Muhammad bin Husain, Al Ahkam As Sulthaniyah, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt
Hamdani Anwar, “Masalah al Khulafa ar Rasyidun”, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Vol 2, ed. Taufiq Abdullah, et.al, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
Hamkah, Tafsir Al Azhar, Juz V, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1983
Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Beirut: Dar Al Fikr, 1969
Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fi Al Islam, tp. Tt
____________, As Siyasah Ash Shar’iyah, tp, tt
Khalid Ibrahim Jindan, The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah, penerjemah Mufid, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
Al Mawardi, Abu Hasan, Al Ahkam Al Sulthoniyah wa Al Wilayat al Diniyah, Mesir, tt
Muhammad Hasyim, Demokrasi Dimasa Rasululloh dan khulafaurrasyidin, Skripsi, STAI Al-Qolam. 2006
Nourouzzanan Shiddqi, Tamaddun Muslim, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2005
Al-Razi, Fakhr al-Din bin Dhiya al-Din Umar, Tafsir Fakhr al-Razi, Jilid V, (Maktabah samilah)
Rahman Ritonga, et al. “Majelis Syura”, Ensiklopedi hokum Islam, ed. Abdul Azis Dahlan, ,Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003
Rasyid Ridla, Tafsir al Manar Juz 3, Mesir: Maktabah al Qahirah, 1960
__________, Tafsir al Manar Juz 5, Mesir: Maktabah al Qahirah, 1960

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Komentar Terbaru

ayub di Kata mutiara
aR_eRos di Tiga Amalan Baik

Arsip

%d blogger menyukai ini: